Dikabarkan, banyak elit PDI Perjuangan yang mulai gerah dengan kehadiran kantor ini. Bagaimana tidak, kantor ini disebut-sebut sebagai medium untuk menggodok calon menteri. Meski sudah ditepis dan ditegaskan, bahwa kantor ini cuma akan membahas program prioritas dan bakal berfokus pada penyusunan program kerja dalam masa transisi pemerintahan.
Di tengah polemik itu, ada hal menarik. Rabu kemarin (6/8), sebagaimana dilansir
JPNN, setidaknya ada dua orang yang mengirimkan surat permohonan dan curriculum vitae (CV) untuk mencoba peruntungan dalam bursa kabinet Jokowi-JK. Mereka adalah dosen Perbanas Abdul Rani Rasjid serta anggota Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Ratna.
Abdul melamar posisi sebagai menteri koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM). Kemarin dia mendatangi Rumah Transisi untuk menyerahkan surat permohonan agar bisa dipertimbangkan menempati posisi menteri koperasi dan UKM.
"Saya ini dosen dan sangat memahami masalah tersebut," ujarnya.
Soal alasan lamarannya sebagai menteri dimasukkan ke Kantor Transisi, dia mengaku mendapatkan informasi bahwa rumah tersebut bisa menerima gagasan dari masyarakat.
"Maka, saya ke sini," ungkapnya.
Sementara itu, Ratna yang juga mantan caleg dari PKPI mengaku datang ke Rumah Transisi untuk mencalonkan diri sebagai menteri sosial. Dalam lamarannya juga disertakan data lengkap identitas diri. "Semua telah saya berikan," jelasnya.
[ysa]
. Hingga saat ini, Kantor Transisi Jokowi terus menjadi wacana yang penuh polemik. Ada yang menilai kantor ini sebagai pola baru dalam proses demokratisasi sehingga memudahkan untuk konsolidasi, namun ada juga yang menilai ini cermin ambisi kekuasaan yang tidak lagi terbendung di tengah proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). 
