Apakah rumusan program dan rencana aksi itu akan diterima? Tentu bergantung pada kemauan politik dan cara pandang presiden-wakil presiden terpilih bersama anggota kabinetnya.
Saya melihatnya selain sebagai bentuk lucu-lucuan, Tim Transisi juga sebagai masalah internal kubu Jokowi-JK. Lagi pula, ketetapan presiden terpilih belum final. Mahkamah Konstitusi baru menggelar sidang pertama sengketa Pilpres 2014. Untuk memperhitungkan tim transisi itu, semua pihak masih harus menunggu hingga MK mengeluarkan keputusan. Artinya masih harus menunggu beberapa minggu lagi.
Karena itu, latar belakang Rini Soemarno tidak akan memberi pengaruh apa pun. Jangan lupa bahwa Rini dan para deputinya yakni Hasto Kristiyanto, Anies Baswedan, Akbar Faizal dan Andi Widjajanto, tidaklah memiliki wewenang untuk menetapkan sebuah kebijakan atau keputusan politik.
Masalah Rini yang lain terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tengah ditangani KPK. Penyelidik KPK pernah memanggil Rini sebagai saksi terkait kasus tersebut.
Jadi perlu juga dicamkan bahwa semua orang yang pernah dipanggil KPK untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi tidak berarti orang-orang itu mempunyai masalah hukum. Banyak orang, termasuk para tokoh, pernah dipanggil KPK ketika para penyidik KPK sedang mendalami suatu kasus.
Menurut saya, pro kontra di internal kubu Jokowi-JK atas penunjukan Rini Soemarno sebagai Kepala Staf Tim Transisi lebih mencerminkan rivalitas internal. Mungkin, masing-masing partai pendukung Jokowi-JK juga punya jago untuk jabatan yang dipercayakan kepada Rini itu. Jadi, biar saja mereka menyelesaikan persoalan internal mereka. Orang Betawi bilang 'emang gue pikirin, EGP gitu lo'.
[***]Penulis adalah Wakil Bendahara Umum Partai Golkar, Anggota Komisi III DPR RI.
