Padahal, bagaimana mungkin seseorang dapat memimpin terbinanya kesadaran hukum di masyarakat, bila belum sah saja sebagai presiden sudah berani melakukan tindakan kontraproduktif bagi kepastian hukum di Indonesia.
"Jelas hal ini sangat disayangkan mengingat hal ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Kelihatan sekali sikap sabar hilang dari mereka," jelas Direktur The Indonesia Reform, Syahrul E. Dasopang, kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 11/7).
"Sangat mengherankan, Jokowi yang dicitrakan penyabar, tiba-tiba tidak sabaran menjadi Presiden dengan mengumumkan bahwa dia seolah-olah telah jadi Presiden yang tinggal menunggu pelantikan saja," sambung Syahrul.
Tindakan Jokowi-JK yang mendahului keputusan KPU tersebut telah memancing reaksi Prabowo-Hatta untuk melakukan hal yang sama sehingga membingungkan dan meresahkan masyarakat.
Karena itu, supaya tidak membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, Syahrul mendesak Jokowi-Kalla menarik kembali deklarasi kemenangan yang telah mereka sampaikan. Jika tidak, dia meminta KPU mengeluarkan pernyataan resmi ke masyarakat bahwa klaim kemenangan dari kubu manapun tidak diakui sampai KPU secara resmi mengumumkan hasil perhitungan akhirnya dan diketahui secara jelas dan transparan oleh rakyat.
"Pihak Jokowi–Kalla boleh-boleh saja merasa sudah jadi Presiden dan wakil Presiden, terserah mau presiden apa pun. Yang pasti perasaan mereka itu jangan dipaksakan kepada seluruh rakyat sampai ada keputusan yang bersifat mengikat," demikian Syahrul, yang juga mantan Ketua Umum PB HMI MPO ini. [zul]
BERITA TERKAIT: