Program MP3EI ini juga dinilai sama sekali tidak memperhitungkan keseimbangan ekologis kawasan-kawasan setempat, dan juga melanggar hak-hak setempat khususnya masyarakat adat atas tanah.
"Program yang ambisius ini justru akan merugikan para petani dan rakyat di berbagai daerah. Oleh karena itu harusnya dihentikan. Program seperti ini juga mudah memicu konflik dengan masyarakat setempat. Nah, apakah kita akan meneruskan program ambisius yang akan memicu konflik ini di masyarakat?" kata mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sonny Keraf, beberapa saat lalu (Jumat, 4/7).
MP3EI digulirkan sejak tahun 2011. Beberapa bandara, pelabuhan, dan infrastruktur jalan menjadi fokus dalam proyek yang ditaksir memiliki investasi hingga Rp 4.000 triliun.
Koordinator Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, juga sempat mengkritik program yang kini menjadi bagian dari visi misi Prabowo-Hatta ini. Menurut Haris, program ini berdampak besar pada kasus pelanggaran hak asasi manusia karena fakatanya juga ketika dipaliksan di daerah-daerah selalu berujung pada pembebasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat.
"Ini akan membuat sengketa dan kekerasan yang meningkat karena warga yang melawan untuk memperjuangkan haknya dianggap kriminal. Bahkan, jika ada pembebasan lahan milik rakyat di suatu daerah yang akan digunakan untuk program MP3EI, warga kerap menerima sejumlah kekerasan dan perampasan hak," kata Hari dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.
[ysa]
. Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ternyata lebih memberi peluang seluas-luasnya bagi investor besar untuk menguasai atau mengeruk sumber daya alam daerah, dan memberikan manfaat sangat minim bagi masyarakat Indonesia. 
BERITA TERKAIT: