Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. Bagaimanapun, lanjut Tjahjo, TNI dan Polri adalah garda terdepan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang sejauh ini sudah dijalankan sebagaimana fungsi tugas utamanya. Imbauan SBY ini merupakan keputusan tepat di saat ada pihak yang berupaya menarik-narik TNI dan Polri ke politik praktis, atau bahkan ada upaya memprovokasi.
"Kami keluarga besar PDI Perjuangan memang memegang teguh dan percaya terhadap komitmen dari Panglima TNI dan Kapolri, mengenai netralitasnya, dan komitmennya menghadapi kemungkinan apa pun yang bisa terjadi. Dan instruksi Presiden RI tersebut tentu menguatkan kepercayaan kami bahwa Presiden RI pada posisi politik yang sehrsnya yakni netral, demikian juga TNI/Polri," jelas Tjahjo beberapa saat lalu (Jumat, 4/6).
Tjahjo menekankan, pelanggaran hukum dalam bentuk kampanye hitam dalam Pilpres kali ini begitu banyak dan massif. Karena itu, aparat pemerintah, khususnya Polri, wajib mencegah dan menindak siapapun yang melanggar hukum, tidak hanya terhadap kampanye hitam, tetapi juga pelanggaran lain terkait pelaksanaan Pilpres.
"Kepada TNI, yang lahir dari rakyat dan bersatu bersama kekuatan rakyat kami yakin akan terus menunjukkan kesiapsiagaannya dalam membantu Polri dalam rangka menjamin pengamanan pelaksanaan pilpres," terang anggota Komisi I DPR ini.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ini menambahkan, instruksi Presiden RI kepada innstitusi TNI/Polri untuk proaktif melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, Pemda, pers dan dengan unsur-unsur terkait lainnya diyakini akan semakin memberikan harapan bahwa pilpres 2014 yang jurdil luber bisa diwujudkan.
"Dan menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh komponen bangsa Indonesia untuk ikut aktif mengawalnya," demikian Tjahjo.
[ysa]
BERITA TERKAIT: