Kejagung Ditantang Buktikan Keterlibatan Jokowi dalam Kasus Transjakarta

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ade-mulyana-1'>ADE MULYANA</a>

LAPORAN: ADE MULYANA

Rabu, 25 Juni 2014, 01:14 WIB

Kejaksaan Agung ditantang membuktikan keberaniannya menuntaskan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta di Pemprov DKI senilai Rp 1,5 triliun. Tantangan tersebut disampaikan oleh ratusan massa dari dua elemen pemuda, Gerakan Reformasi Islam (Garis) dan HMI Jakarta Raya saat melakukan unjuk rasa di Gedung Bundar (Selasa, 24/6).

Peserta aksi mengingatkan Kejagung untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Kejagung diminta tak ragu memeriksa Jokowi karena dalam kasus pengadaan bus Transjakarta dia merupakan pemegang kebijakan.

"Jangan sampai ada opini tebang pilih, sehingga memperburuk citra Kejagung," kata Ali Zainal Abidin dari Garis saat berorasi.

Dalam aksinya mereka membawa berbagai spanduk berukuran 2x3 meter yang berisi bocoran transkrip percakapan antara Jaksa Agung Basrief Arief dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam percakapan tersebut orang yang diduga Megawati meminta Basrief tak menyeret Jokowi dalam kasus bus Transjakarta.

Sebagian peserta aksi menggunakan topeng bergambar Jokowi berkemeja kotak-kotak sedang di'kerangkeng' di balik jeruji dengan tangan terborgol.

"Kenapa sampai sekarang Jokowi belum juga diperiksa. Padahal sudah ada empat tersangka," ujar Koordinator aksi dari HMI Cabang Jakarta Raya, Nico Efriza Marpalin.

Nico membantah desakannya untuk memeriksa Jokowi bermuatan politis jelang Pilpres 2014. Nico tegaskan sejak empat bulan sebelum Jokowi ditetapkan sebagai capres dari PDIP, dirinya bersama kader HMI Jakarta Raya sudah menyampaikan aspirasi meminta Kejagung untuk objektof mengusut kasus korupsi bus Transjakarta.[dem]