"Terlalu banyak kebencian, dibanding harapan dan cinta dalam bernegara," kata Ketua Departemen Litbang PP Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Arie Suyasha, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 2/6).
Karena itu, ungkap Arie, KMHDI bertanya-tanya, benarkah warga Indonesia sudah siap menggelar Pilpres. Sudahkan juga elit partai melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Pertanyaan ini penting sebab hasil pemilu dan Pilpres akan menjadi cermin bagi lima tahun Indonesia ke depan, dan menjadi gambaran seberapa baik kebijakan negara di masa mendatang.
"Bagaimana negara dan semua elemen masyarakatnya peduli dalam sebuah gagasan yang dibuat, berpartisipasi dalam gagasan tersebut, bertanding secara ksatria antar gagasan, dapat tercermin dari pemilu yang diselenggarakan. Demokrasi bukan merupakan sebuah peperangan golongan, seakan suara mayoritas berubah menjadi suatu kebenaran yang berdiri diatas suara-suara perbedaan gagasan," ungkap Arie.
Karena itu, lanjut Arie, KMHDI berpesan kepada dua pasangan capres-cawapres untuk mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan invidu. Semua capres-cawapres juga harus menghormati perbedaan agar tercipta harmonisasi dalam berdemokrasi.
"Mari berdewasa dalam bernegara, lihat gagasannya. Ini bukan tentang anda jangan sampai salah pilih? Akan tetapi ini adalah bagaimana cara anda berkomunikasi dan berpartisipasi dalam gagasan. Menerima sebuah keputusan dan menjalankannya karena negara ini milik seluruh masyarakat Indonesia," demikian Arie.
[ysa]
. Dalam definisi klasik sebagaimana disampaikan Aristoteles, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam bernegara. Namun sepertinya, defenisi dari sang filusuf Yunani ini jauh panggang dari api dengan konteks berpolitik di Indonesia saat ini, terutama menghadapi Pilpres 2014. 
BERITA TERKAIT: