Menurut pengamat politik senior AS Hikam, (Jumat, 23/5), boleh saja Partai Demokrat menyatakan netral secara formal. Namun politik tidak hanya berjalan pada ranah formal, tetapi bisa juga pribadi.
Dia membandingkan, para kiai tidak usah menjadi kader partai tertentu tetapi pandangan mereka bisa menjadi rujukan para pengikutnya untuk memilih partai atau tokoh politik tertentu.
"Demikian pula, pengaruh, kharisma, dan posisi beliau sebagai Presiden bisa saja melampaui pengaruh partai (PD) sehingga secara riil bisa lebih efektif dan signifikan dalam menggalang suara. Pribadi Pak SBY, suka atau tidak, jauh lebih moncer dan berpengaruh ketimbang PD," ujarnya.
"Nah, kalau kini kubu Garuda (Gerindra) lebih intensif melakukan lobby ketimbang kubu Banteng, lalu yang salah masak Pak SBY?" sambungnya.
Karena itu, dalam pandangannya, strategi dan taktik kampanye Pilpres pasangan Jokowi-JK (JJ) yang masih keteter dibanding Prabowo-Hatta (PH), khususya di media elektronik, media sosial, dan tampilan publik.
Bahkan dalam masalah platform program pun kubu JJ masih belum bisa memberikan tawaran yang lebih pro-rakyat ketimbang PH. Poin yang mungkin lebih baik adalah dalam penegakan HAM dan kebhinnekaan serta penataan lembaga-lembaga yang terkait dengan keamanan negara, termasuk intelijen.
"Namun dalam hal ekonomi, politik, dan energi serta pangan masih sulit membedakan platform kedua kubu itu. Walaupun di negeri ini soal platform politik capres-cawapres tidak dianggap serius seperti misalnya di negara-negara maju, namun setidaknya ia bisa menjadi salah satu indikator akan kemana Republik ini dibawa pada kurun 5 tahun yang akan datang," tandasnya.
Sebelumnya, seperti dikutip dari sebuah media, Wakil Sekjen PDIP Achmad Basarah meminta SBY non aktif sebagai presiden bila Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Karena bila tetap menjabat presiden, khawatir pemilu tidak akan berlangsung dengan jujur dan adil.
Sementara itu, Wakil Sekjen PDIP lainnya, Eriko Sotarduga, juga mengingatkan agar SBY menunjukkan sikap kenegarawaannya tetap memenuhi janjinya sebagai oposisi. Ia juga khawatir akan terjadi konflik kepentingan bila benar SBY mendukung Demokrat berkoalisi dengan Gerindra. "Beliau harus legowo dan menjadi negarawan sesungguhnya," ucapnya.
[zul]
Seperti Gerindra, PDI Perjuangan seharusnya juga berkomunikasi dengan Presiden yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat SBY, bukan malah mencoba menekan agar tetap netral, tidak mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 
BERITA TERKAIT: