Tokoh Petisi 50 Bantah Masuk Bagian Pendukung Prabowo

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/aldi-gultom-1'>ALDI GULTOM</a>
LAPORAN: ALDI GULTOM
  • Senin, 19 Mei 2014, 22:51 WIB
Tokoh Petisi 50 Bantah Masuk Bagian Pendukung Prabowo
Chrys Siner Key Timu/net
rmol news logo Salah satu pendiri kelompok Petisi 50, Chrys Siner Key Timu, membantah jadi bagian dari pendukung calon presiden, Prabowo Subianto.

Hari ini (Senin 19/5), sejumlah aktivis memang mendeklarasikan Aliansi Dukung Prabowo. Beberapa nama dicantumkan dalam pendeklarasian tersebut. Diantaranya Chrys Siner Keytemu (Petisi 50), Suparwan Parikesit (Malari 74), Indra Aidil (aktivis 78), Eggy Sudjana (Prodem 80), dan Lukman Hakim (Serikat Buruh).

Kata Chrys, Petisi 50 sudah menegaskan, para politisi dan jenderal yang besar pada era Orde Baru terlibat kejahatan politik dan pelanggaran HAM. Tangan mereka berlumuran darah rakyat. Karena itu tidak mungkin Petisi 50 memberikan dukungan Capres.

"Petisi 50 sudah menyerahkan manifesto politik kepada para Capres. Salah satu isi manifesto itu adalah meminta dilakukan revolusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Responsnya tidak memuaskan," tegasnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (19/5).

Dia juga menegaskan organisasinya tidak memberikan dukungan kepada capres lainnya, Joko Widodo. Sikap tidak mendukung salah satu Capres karena para Capres dianggap tidak mampu menjalankan manifesto politik yang ditawarkan.

Meski namanya dicatut, dia enggan memprotes langsung. Diakuinya, kejadian ini merupakan hal biasa dalam dunia politik.

Sedangkan Eggy Sudjana saat dikonfirmasi mengenai penolakan itu mengaku tidak mengetahui bagaimana Chrys Siner bisa terklaim.

"Tanyakan saja ke koordinator Syahganda Nainggolan,” jelasnya.

"Jika menolak namanya ada, dicabut saja. Begitu saja kok repot," tambahnya.

Mengenai tuduhan pelanggaran HAM kepada Prabowo, Eggy menilainya sudah tak relevan.

"Sudah diselesaikan di persidangan. Keputusannya dia (Prabowo) dipecat. Dia dipecat bukan karena perbuatannya, tapi karena anak buahnya. Sebagai komandan, Prabowo bertanggung jawab," imbuhnya.

Ia menjamin, jika Prabowo terpilih sebagai Presiden dan melegalkan pelanggaran HAM, maka dirinya yang pertama kali akan menentang. [ald]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA