Jokowi misalnya bisa mengangkat menteri dari yang berasal dari beragam ormas dan basis sosial. Misalya dari kalangan NU, Muhamadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan lain-lain. Tentu saja dengan catatan, figur-figur itu berintegritas.
"Sudah saatnya pemerintahan baru 2014 berbasis dukungan masyarakat bukan partai politik semata. Ali Masyukur Musa misalnya Gusdurian muda NU yang sangat peduli dengan pluralisme sehingga perlu dilibatkan untuk melanjutkan gagasan Keindonesiaan Gusdur. Begitu juga orang muda dari kelompok lain," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens, beberapa saat lalu (Senin, 14/4).
Boni mengingatkan, kualitas pemerintahan ditentukan oleh kerja Kabinet. Jika Jokowi salah memilih anggota kabinet, maka bancakan kekayaan untuk kepentingan parpol di kementerian akan terus berulang.
Hal senada disampaikan, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin. Menurut Said, presiden boleh saja mengangkat menteri dari orang partai atau dari unsur kelompok masyarakat.
"Sepanjang orang-orang tersebut bersedia melepas jabatan struktural di partainya," kata Said.
[ysa]
. Bila memang Joko Widodo mau membangun koalisi tidak semata-mata membagi kue kekuasaan di kabinet, maka penting bagi Jokowi untuk mengakomodasi figur lain di luar partai. 
BERITA TERKAIT: