"Karena memang tugas MK untuk meluruskan yang dipandang tidak tepat," jelas Gita Wirjawan disela-sela kunjungannya ke Museum Perundingan Linggarjati, di Kuningan, Jumat (4/3).
Uji Materi UU tentang Partai Politik terkait Pancasila pilar kebangsaan diajukan sejumlah warga negara yang tergabung dalam Masyarakat Pengawal Pancasila Jogya, Solo, dan Semarang (MPP Joglosemar). Mereka menguji Pasal 34 ayat (3b) UU Parpol yang menyatakan parpol wajib mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilarnya sejajar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945.
Alasannya, mereka menilai pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan yang sejajar dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun, meski frasa "Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara" dibatalkan, tegas Gita menyambung keterangannya, hal itu tidak mengurangi kontribusi Almarhum Taufiq Kiemas semasa menjadi Ketua MPR dalam mempopulerkan kembali Pancasila sebagai identitas bangga berbangsa.
"Komitmen beliau dalam merawat kebhinekaan dan menjaga Pancasila sangat luar biasa. Ini tercermin dari kegigihannya mensosialisasikan 'Empat Pilar Bangsa' saat menjabat Ketua MPR," imbuh mantan Menteri Perdagangan ini.
Pendiri Ancora Capital Group ini memang diketahui sudah berkawan dekat dengan suami Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu jauh sebelum dirinya terjun di pemerintahan. Gita sering menimba pengalaman dari seniornya tersebut, tidak terkecuali soal kompleksitas tantangan kebangsaan.
Gita yang juga cucu menantu pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata ini, menekankan, yang perlu menjadi perhatian bersama pasca keputusan MK tersebut adalah bagaimana merelevansikan nilai-nilai Pancasila dalam semangat internasionalisme.
"Indonesia merdeka mustahil ada tanpa perjuangan di Linggarjati ini. Namun Indonesia merdeka harus disempurnakan oleh cita-cita Indonesia Raya yang dasarnya keadilan sosial dan kemakmuran," tukas peserta Konvensi Demokrat yang menghabiskan masa remaja di negara miskin Bangladesh dan India pada tahun 1980-an. [zul]
BERITA TERKAIT: