"Hukum adalah panglima," tegas peserta Konvensi Demokrat Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo dalam Debat Bernegara di Hotel Clarion, Makassar yang mengusung tema ekonomi dan hukum (Rabu, 5/3).
Edhie melanjutkan, penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa yang benar, harus dibela. Siapa yang salah, harus dihukum. "Masalah HAM, terorisme, korupsi, hukum, dan narkoba bisa menjadi minimal kalau hukum ditegakan," imbuhnya.
Dia menegaskan, harus dimengerti betul kriteria pelanggaran HAM baru kemudian diambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Meski menurutnya, Indonesia sudah jauh lebih baik dan kondusif terkait masalah HAM. "Apa yang sudah terjadi tidak boleh terulang lagi. Mari bergerak maju. Anda dan saya bisa jadikan Indonesia lebih baik," tegas Edhie.
Soal pemberantasan korupsi, mantan KSAD ini menegaskan, pencegahan dan hukuman yang seberat-beratnya harus diberikan kepada koruptor. "Sistem sudah cukup lengkap, pemimpin harus memberikan contoh dengan menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," jelas Edhie.
Edhie kemudian mengingatkan bahwa rakyat bisa turut serta memberantas korupsi dengan memilih pemimpin yang baik. "Pilih pejabat yang bersih, pelajari rekam jejaknya. Jika dianggap tidak populis dalam mengambil keputusan terkait koruptor tidak masalah bagi saya. Kepentingan rakyat dan negara selalu menjadi pilihan saya," tegas Edhie, seraya menambahkan, seorang pemimpin harus berani menghadapi resiko.
Sementara terkait cara memajukan pembangunan di wilayah Indonesia yang masih tertinggal, Edhie menegaskan hal itu bisa diatasi. "Dengan potensi alam yang Sulawesi miliki, seharusnya Sulawesi memiliki hak kepabeanan, yang memungkinkan Sulawesi melakukan ekspor langsung atas hasil alam dan produk-produk nya tanpa harus melalui pelabuhan Surabaya. Ini untuk mensejahterakan warga Indonesia bagian timur," tukas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini.
Karena itu, dia berkomitmen membangun pelabuhan laut internasional di Indonesia bagian timur, misalnya di Makassar.
[zul]
Persoalan pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, terorisme, narkotika bisa ditanggulangi jika hukum dijunjung tinggi. Karena itu, hukum harus adil dan kepastian hukum harus diwujudkan. 
BERITA TERKAIT: