"Itu sebabnya saya konsisten menggulirkan wacana Undang-undang Reformasi Agraria, pengampunan pajak, tax holidays, dan penguatan KPK serta penegak hukum lainnya, agar postur APBN kita meningkat tajam dengan realokasi anggaran untuk akselerasi sumber daya manusia dan insfrastruktur," tegas calon presiden konvensi Partai Demokrat Gita Wirjawan.
Gita mengungkapkan itu dalam diskusi bersama puluhan akademisi dan aktivis LSM bersama di Hotel Quality, Yogyakarta, Jumat (28/2).
Tampak hadir beberapa akademisi senior dari Universitas Gadjah Mada seperti Prof Dr Lincolyn Arsyad, Prof Dr Vihana Kirana, Prof Dr Tonny Prasetyantono, Dr Suprawimbarti, Dr Ida Rohani, Daliso Rudianto, Dr Ir Adiarto, Robby Kusumaharta, dan Muslich Zainal Asikin.
Dalam kesempatan itu, para peserta berharap, gagasan-gagasan perbaikan bangsa dalam proses konvensi calon presiden Partai Demokrat mendapatkan ruang sosialisasi yang lebih luas dari media.
Alasannya, masyarakat memerlukan akses luas terhadap pelbagai gagasan yang konstruktif dan visioner, tidak semata populis agar tidak lagi memilih pemimpin dalam karung.
Ekonom Tony Prasetyantono mengapresiasi sosok Gita yang dinilainya mampu merelevansikan semangat nasionalisme dalam konteks persaingan global.
"Isu kemandirian ekonomi dan nasionalisme tepat dipilih namun semua kandidat presiden pasti akan menjualnya. Visi Pak Gita sudah cocok, persoalannya adalah bagaimana itu dijual ke masyarakat bawah dan mereka mau membelinya. Pemimpin kita besok juga wajib meningkatkan daya saing generasi muda di pentas global. Masak jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri disalip Vietnam? Saya prihatin dengan fenomena nasionalisme yang dipahami mencukupkan diri sekolah di dalam negeri. Ini terjadi di kampus UGM misalnya," ujar pengajar di Fakultas Ekonomi UGM ini.
Di akhir diskusi, Gita menggarisbawahi pentingnya pendekatan fiskal guna meningkatkan kapasitas dompet keuangan negara. "Kuncinya ada di kebijakan amnesti pajak, ini akan meningkatkan jumlah pembayar pajak dari 20 juta ke 40-50 juta, menurunkan besaran pajak dan berdampak pada berlipatnya penerimaan pajak kita," pungkasnya.
[zul]
Semangat nasionalisme mustahil melembaga tanpa ketahanan pangan dan kesejahteraan. Karena itu, jangan bicara nasionalisme jika rakyat tidak punya kebanggaan terhadap produksi yang dihasilkan bangsa sendiri. Ini juga harus selaras dengan kebanggaan rakyat karena pemimpinnya bisa memainkan relevansi geopolitik Indonesia secara tepat. 
BERITA TERKAIT: