Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan. Pernyataan Paonganan ini terkait dengan buku Freddy berjudul "Quo Vadis Papua." Dalam buku ini, Freddy mengkritik pemerintah dalam sebuah pertanyaan "akan dibawa kemana Papua. "
Freddy juga berharap karya bukunya mempererat masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke agar melihat dan membangun Papua lebih baik. Dalam buku itu juga, Freddy menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia tidak menginginkan satu daerah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat kebijakan yang salah.
Tentu saja, ungkap Freddy, hal tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk pembangunan merata di daerah "Mutiara Hitam" tersebut. Sejauh ini, menurut Freddy, pemerintah gagal membangun Papua sehingga mengeluarkan kebijakan otonomi khsusus (Otsus). Pelaksanaan otsus tidak optimal dan konsisten akibatnya masyarakat Papua tidak merasakan secara merata.
"
Statemet itu seakan-akan pemerintah lalai dalam membangun Papua dan ada sedikit ancaman. Padahal beliau pernah menjabat tiga kali menteri di kabinet bahkan pernah menjadi Gubernur Papua," kata Peonganan beberapa saat lalu (Jumat, 28/2).
Paonganan mempertanyakan, waktu Freddy menjadi pejabat negara, bukankah seharusnya melakukan terobosan-terobosan untuk membangun Papua. Dan buku Freddy ini kontra produktif sebab saat ini pemerintah pusat maupun Pemda Papua sedang giat-giatnya bekerja untuk kemajuan Papua dan NKRI.
"Justru tulisan ini seakan menghasut dan akan melukai hati masyarakat Papua. Sebagai lembaga yang konsen untuk menjaga keutuhan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan dan sangat potensi menjadi negara maritim terkuat di dunia, kami sangat menyangkan cara berfikir seoorang Freddy Numberi, dan saya sangat kenal beliau adalah orang yang cerdas, tapi entah kenapa kecerdasan itu sekarang berubah" demikian Paonganan.
[ysa]
BERITA TERKAIT: