Pertama, kata Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Twedy Noviady Ginting, Indonesia perlu segera membangun kilang minyak baru dan cadangan minyak strategis di dalam negeri sehingga ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura bisa diakhiri. Bila tidak segera dilakukan, maka akan mempersulit RI menghadapi potensi ancaman di Asia Pasifik.
"Kita sangat menyayangkan langkah Pemerintah RI melalui wakil menteri ESDM yang justru mengemis kepada investor di Singapura untuk membangun kilang minyak baru. Padahal APBN kita mampu. Langkah tersebut menunjukkan mental inlander yang melekat pada pejabat negara Indonesia," ungkap Twedy kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 12/2).
Kedua, lanjut Twedy, Pemerintah Indonesia perlu segera mengambil alih wewenang pengelolaan Flight Information Region (FIR) dari Singapura karena hal tersebut menyandera NKRI. Ironis, Penerbangan di wilayah Kepulauan Riau, baik sipil dan militer, harus minta izin ke negara kecil Singapura. Hal ini tentu saja mengesampingkan posisi strategis NKRI di Asia Pasifik.
Ketiga, masih kata Twedy, protes Singapura tersebut juga harus menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk segera menjadikan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa sebagai pilar nasionalisme bangsa Indonesia, bukan sebaliknya.
"Dari segi potensi kekayaan alam yang luar biasa dan posisi geopolitik yang strategis, NKRI seharusnya menjadi negara terbesar di kawasan. Bukan menjadi bulan-bulanan negara besar dan tetangga," demikian Twedy.
[ysa]
. Protes Singapura soal pemakaian nama Usman-Harun bagi kapal perang Indonesia merupakan bentuk intervensi yang tidak bisa ditolerir. Namun di saat yang sama, ini juga menjadi pelajaran bagi RI untuk mengambil beberapa langkah. 
BERITA TERKAIT: