"Akar persoalan banjir adalah pelanggaran tata ruang dan tata bangunan," kata pengamat planologi dan tata kota, Edward Sihombing, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 22/1).
Edward sendiri menilai, pemerintahan Jokowi-Ahok yang baru berjalan 1 tahun 3 bulan sudah menunjukkan upaya serius untuk membenahi persoalan ini. Jokowi-Ahok pun harus membuktikan pembenahan ini karena memang tata ruang dan tata bangunan sudah parah.
Saa ini, lanjut Edward, Jokowi perlu memoratorium dan mengaudit ijin bangunan di atas dua lantai yang oleh pemerintahan sebelumnya terkesan menjadi bancakan dinas tata kota dan pengusaha. Kalau tidak, tata ruang DKI hanya jadi bancakan pejabat dinas tata kota dan pengusaha, sehingga masalah DKI semakin kompleks, dan bukan hanya banjir.
"Ini saatnya Jokowi menunjukkan dia pemimpin yang berbeda," ungkap Edward.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI, sejak dipimpin Jokowi-Ahok memang titik banjir berkurang. Titik banjir di zaman Fauzi Bowo ada 78 titik, lalu turun menjadi 62 titik setelah dibangunnya BKT. Di bawah Jokowi-Ahok titik banjir sudah turun menjadi 45, dan saat ini ada 35 titik.
[ysa]
. Banjir yang terus menghantui DKI Jakarta disebabkan karena kesalahan dalam hal tata ruang dan tata bangunan. Kesalahan ini pun sudah menjadi masalah yang kompleks dan menahun. 
BERITA TERKAIT: