"Pemimpin Indonesia dulu orang terdidik. Mereka masuk penjara baru jadi pemimpin. Sekarang terblik. Jadi pejabat baru masuk penjara. Dan mereka (pejabat korup) sebenarnya bukan pemimpin," tegas peserta Konvensi Capres Rakyat, DR. Rizal Ramli, dalam Debat Publik Capres RI Konvensi Rakyat di gedung Medan International Convention Center (MICC), Medan, (Minggu, 19/1).
Meski begitu, mantan Menko Perekonomian ini menyambut baik langkah-langkah tegas KPK dalam menangkapi koruptor. "Bangsa kita ini sedang diayak, para koruptor mulai diadili. Insya Allah ayakan itu sempurna agar yang tersisa, betul-betul yang terseleksi. Merekalah yang akan jadi pemimpin," imbuhnya.
Rizal Ramli menegaskan, penegakan hukum itu penting dalam negara demokrasi. Karena demokrasi tanpa hukum tidak akan membuahkan kesejahteraan bagi rakyat.
"Itulah yang terjadi setelah reformasi. Rakyat tidak sejahtera. Singapura bukan negara demokrasi tapi hukumnya jalan. Indonesia ada demokrasi tanpa hukum. Itulah yang akan kita ubah," jelasnya.
Mantan Menteri Keuangan ini mengaku bukan sebagai ahli hukum. Dalam bidang tersebut, dia menyadari hanya sebagai penari latar.
"Pemimpin itu nggak perlu ngerti semua masalah. Tapi yang penting visinya apa. Kami ingin hukuman yang sama buat elit dan rakyat. Saya dalam bidang ekonomi banyak pengalaman. Jadi jangan membiasakan diri sok pintar, ngerti semua. Dalam bidang hukum, saya akan dengar yang ahli. Tapi (sebagai) presiden ,(saya akan) yang mengambil keputusan," tegasnya.
Namun, dia mengingatkan, di atas hukum formal, ada etika. Seorang presiden tidak semestinya menunggu keputusan pengadilan baru mengambil tindakan terhadap para anak buah yang diduga tersangkut korupsi. "Tidak boleh lagi harus menunggu keputusan tetap baru dipecat. Begitu ada indikasi, harus diambil tindakan," imbuhnya.
Selain itu, upaya pemberantasan korupsi harus dimulai dari pusat-pusat kekuasaan. Karena, dia mengibaratkan, ikan itu busuk karena dimulai dari kepala, bukan dari ekor. "Korupsi harus dibersihkan dimulai dari Istana dan pusat-pusat kekuasaan," tekan Ketua Aliansi Rakyat untuk Perubahan ini.
Terakhir, Rizal menyoroti masalah masalah birokrasi. Dia siap untuk mengurangi anggaran yang tidak perlu kalau menjadi Presiden. "Sewaktu menjadi menteri, saya hanya ditemani satu asisten, tidak bawa rombongan banyak. Jadi ada pengurangan biaya perjalanan. (Pejabat) di bawah akan ikut. Jadi berikan contoh apa adanya, nggak neko-neko dan sebagainya," tandasnya.
[zul]
BERITA TERKAIT: