Pendiri Lembaga Kebudayaan Betawi, Efendi Yusuf menjelaskan, kebijakan pemasangan ornamen betawi di perkantoran itu sangat membantu mengangkat kebudayaan betawi. Untuk itu, kata Efendi, pihaknya mendorong agar kebijakan itu diterapkan di seluruh ruang publik di DKI, baik pemerintah maupun swasta.
"Ini pelestarian kreasi budaya dan harapan kita ini bisa terus dipelihara oleh generasi berikutnya. Kita mendukung kebijakan ini sepenuhnya," tegas Efendi, Minggu (24/11).
Menurut dia, ornamen-ornamen Betawi yang menjadi konsen Pemprov DKI seharusnya bisa diterapkan di lingkungan swasta yang ada di Jakarta. Sebab saat ini, pemakaian ornamen-ornamen betawi tersebut baru terlihat diterapkan di lingkungan pemerintah, seperti pakaian dan ornamen bangunan gedung pemerintah.
"Memang belum merata makanya perlu sosialisasi sehingga masyarakat Jakarta bisa mencintai dan mengenal budaya betawi," katanya.
Pihaknya berkeyakinan, kebijakan ini dapat berhasil diterapkan di Jakarta. Hanya memang harus terus disosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Seluruh komponen di Jakarta, menurutnya, harus mengambil peran agar kebijakan itu dapat diterapkan di semua komponen masyarakat Jakarta.
"Saya berkeyakinan kebijakan ini bisa berjalan, kemauan politiknya Pemprov juga sudah kelihatan, terbukti sudah menjadi kewajiban PNS pada hari Jumat untuk menggunakan pakaian Betawi," pungkasnya.
[wid]
Kebijakan pemasangan ornamen betawi di seluruh perkantoran dan ruang publik lain di Jakarta perlu diperluas. Sebab, selain menjadi pembelajaran bagi generasi muda, kebijakan itu juga mampu mengangkat kebudayaan Betawi di tengah-tengah masyarakat ibukota. 
