Begitu disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Fachry Ali kepada wartawan usai diskusi bertajuk "Demokrasi Rakyat vs Demokrasi Voting" di Jakarta, Kamis (21/11).
Pada akhirnya, kata dia, kondisi tersebut melahirkan banyak "kelompok pendorong" yang menyuarakan pengembalian sistem demokrasi yang mengutamakan kepentingan rakyat.
"Mereka adalah kelompok-kelompok yang lebih berwibawa pada oknum-oknum legislator dan eksekutif yang tidak bertanggung jawab," katanya.
Fachry menyebut kelompok pendorong itu sebagai
unauthroized political power atau kekuatan politik independen yang biasanya diusung oleh lembaga kajian, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa.
"Mereka membawa kepentingan yang lebih substantif dari pada yang memiliki kekuatan yang lebih besar (anggota legislatif dan eksekutif)," ujarnya.
Hal itu, lanjut Fachry, adalah konsekuensi demokrasi yang telah dijalankan oleh bangsa ini terlepas dari dikotomi pandangan demokrasi yang telah berhasil atau tidak.
"Kelompok-kelompok pendorong ini lahir dan kerap kali mewacanakan sistem politik yang lebih baik, termasuk pelembagaan politik di tubuh partai politik.
[dem]
Pasca reformasi, wajah demokrasi di Indonesia sering dinodai kepentingan elit dan ketamakan kekuasaan. 
