Pemerhati kebijakan publik, Muhammad Misbakhun, pun mempertanyakan rencana SBY meluncurkan buku, yang katanya ditulis di saat senggang sejak 2014.
Sebab menurut Misbakhun, sebagai seorang presiden, SBY harus bisa memaknai kritik yang ditujukan kepada dirinya sebagai bentuk dinamika demokrasi, dan bagian dari kebebasan berpendapat. Kritik kepada presiden harus dijawab dengan bekerja keras untuk membuktikan bahwa kritik tersebut sepenuhnya tidak benar atau sebagian dari kritik sudah dikerjakan oleh pemerintah.
"Apakah kritik akan selesai bila dijawab dengan buku oleh presiden? Apakah tidak akan menimbulkan polemik baru bila jawaban kritik presiden oleh presiden di bukunya tidak mengena sebagai jawaban? Sebaiknya, bila presiden masih punya waktu senggang lebih baik waktunya lebih banyak lagi digunakan untuk bekerja lebih riil untuk kepentingan rakyat.," kata Mibakhun dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 14/1).
Fungsionaris DPP Golkar ini pun mengingatkan bahwa angka pengangguran di Indonesia masih tinggi. Di saat yang sama, human development index Indonesia masih kalah dengan Vietnam. Bahkan peringkat Doing Business Indonesia naik turun, dan memburuk. Belum lagi penegakan hukum yang penuh masalah karena penegakan hukum yang tebang pilih.
"Harapan saya, terbitnya buku tersebut tidak sekedar hanya untuk dicatat sebagai buku yang terbit saat menjabat presiden seperti empat album lagu tidak laku dan akun di twitter pribadi presiden SBY. Percayalah, rakyat lebih senang punya presiden yang menjawab kritik dengan kerja. Bukan dengan buku," demikian Misbakhun.
[ysa]
BERITA TERKAIT: