Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Kominfo DPP Gerindra Ondy A. Saputra menjelaskan bahwa menurut data terbaru dari Kementerian ESDM, realisasi penggunaan biodiesel Januari-Oktober 2013 baru 716.897 kl. "Sebagai perbandingan, pada APBN 2013 ditetapkan volume BBM bersubsidi sebesar 48 juta kl" ujar Ondy dalam keterangan persnya (Rabu, 6/11).
Oleh karena itu, Gerindra berpandangan pemerintah harus menerapkan kebijakan pro-BBN dengan lebih berani. Indonesia harus belajar dari Brazil, yang sejak tahun 2007 menerapkan kewajiban pencampuran 25% BBN ke semua BBM yang dijual di Brazil.
Ondy menjelaskan, Gerindra merupakan satu-satunya partai di Indonesia yang telah menerbitkan program tertulis untuk pemerintahan pusat masa bakti 2014-2019. Dalam program yang telah diterbitkan, tertulis keberpihakan Partai Gerindra untuk mengembangkan BBN sebagai solusi pencapaian kemandirian energi bangsa Indonesia.
"Selain mewajibkan pencampuran 25%, pemerintah Brazil sejak 2003 juga mendukung pemasaran serta konversi ke mobil-mobil yang dapat menggunakan 100% BBN. Mobil-mobil ini dinamakan
flex fuel cars. Selain baik untuk keuangan negara, emisi yang diproduksi turun 61% saat dijalankan dengan 100% BBN," ungkapnya.
"Ini adalah kebijakan yang sudah terbukti berhasil, dan jelas jauh lebih baik daripada kebijakan mobil murah yang tidak jelas dasar pemikirannya selain menguntungkan produsen mobil," tutup Ondy.
[zul]
Kebijakan pencampuran 10% bahan bakar nabati (BBN) ke bahan bakar solar yang dijalankan sejak 10 September 2013 tidak memberikan dampak berarti pada neraca perdagangan Indonesia. Terbukti, defisit transaksi berjalan triwulan II-2013 mencatat rekor 9,8 miliar dolar AS atau 4,4 persen dari PDB. 
BERITA TERKAIT: