Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangan tertulis beberapa saat lalu (Selasa, 5/11).
Menurut Neta, pola uji kompetensi atau fit proper test ini bisa memperkuat kontrol internal Polri agar pejabat tidak terlibat mafia kasus, mafia proyek, gratifikasi atau kasus korupsi lainnya. IPW pun menyarankan agar uji kompentensi tersebut berjalan transparan, dan diharapkan bisa disaksikan publik, khususnya pers, meski hanya lewat layar monitor.
Uji kompetensi, lanjut Neta, bisa dilakukan Tim Penguji Akhir (TPA) Wanjakti Polri. Dalam uji kompetensi itu setiap calon memaparkan rencana kerja dan komitmennya untuk membawa Polri menjadi lebih profesional. Janji dan rencana kerja itulah yg dipegang oleh TPA.
"Jika hal itu terjadi, ini merupakan dinamika baru dalam reformasi Polri," demikian Neta.
[ysa]
BERITA TERKAIT: