IMI Usul Kementerian KKP Diganti Nama Jadi Kementerian Maritim

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Senin, 21 Oktober 2013, 11:07 WIB

IMI Usul Kementerian KKP Diganti Nama Jadi Kementerian Maritim

ilustrasi/net

. Sekitar 70 persen wilayah Indonesia adalah laut, yang ditaburi pulau-pulau, yang masih menyimpan banyak misteri dan kekayaan alam. Namun sayang, negara belum mampu mengseksplor laut karena kebijakannya yang masih land base oriented.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan. Paonganan pun mengatakan, untuk menuju itu semua, diperlukan strategi maritim yang handal sehingga dapat menjadikan laut sebagai pilar ekonomi bangsa ini.

"Bicara potensi kelautan atau maritim tentu sangat beragam, baik itu migas, pelayaran, perikanan, bioteknologi, energi dan sebagainya. Perlu lembaga yang bisa menanganinya secara menyeluruh," kata Paonganan beberapa saat lalu (Senin, 21/10).

Salah satu strategi yang ditawarkan IMI, kata Paonganan, adalah dengan membentuk Kementerian Maritim atau mengganti KKP menjadi Kemenmar. "IMI kurang sependapat dengan mensejajarkan kata Kelautan dan Perikanan, karena bicara perikanan hanya sebagian kecil dari potensi yang ada di laut," ujarnya.

Bila menggunakan terminologi Kementerian Maritim, ungkap Ongen, biasa Paonganan disapa, maka kementerian ini bisa lebih efektif dalam mengelola kekayaan laut untuk kesejahteraan bangsa. Di saat yang sama, juga bisa penjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri, berdaulat dan disegani dunia. [ysa]