Dalam demonya di depan kantor Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kebon Sirih, Jakarta, mereka menyatakan jika pemerintahan SBY telah gagal dalam menyediakan pangan murah yang berkualitas untuk rakyat dan menuding jika TNP2K justru merupakan agen neoliberal.
Hal itu dinyatakan oleh Marlo Sitompul, Ketua Umum SPSRI. "Tahun 2013 rezim SBY-Boediono telah membiarkan pasar menaikkan harga pangan hingga 200 persen," ujar Marlo dalam orasinya.
Selain itu, SPRSI dan LMND juga mengungkapkan angka kematian ibu dan anak yang mencapai angka 355-400 kematian per 1000 kelahiran ditambah kenaikan harga BBM, listrik dan tingginya pengangguran.
SPRSI dan LMND pun menuntut rezim SBY-Boediono untuk mencabut seluruh UU Pasar Bebas; nasionalisasi perusahaan tambang, perkebunan dan pertanian asing; perbesar anggaran pendidikan; tolak privatisasi kesehatan: perlindungan pasar hasil pertanian indonesia; lapangan pekerjaan untuk rakyat; menolak hasil pertemuan APEC di Bali 2013; pembentukan dewan pengawas layanan publik; stop impor pangan dan menaikkan upah buruh hingga 50 persen.
[ysa]