Menurut Ketua Umum PPI Anas Urbaningrum, sanksi yang diterima dua loyalisnya itu sangat tidak berdasar. Karena kalau menilik pakta integritas Partai Demokrat, tidak disebutkan bahwa kader yang menghadiri kegiatan ormas disebut tidak loyal dan harus diberi sanksi.
"Pakta integritas harus ditambah. Begini pointnya, 'kader boleh ikut kegiatan ormas apapun kecuali PPI'," ujar Anas usai diskusi di Rumah PPI, di Duren Sawit, Jakarta (Jumat, 4/30).
Anas bahkan menyebut pemberian sanksi itu katro. Pasalnya, Pasek dan Saan disebut tidak loyal. Untuk menguatkan
punishment itu disebutkan Ketua Umum Demokrat SBY sudah menyetujui. Hal itu menunjukkan pemberian sanksi itu bersifat asumsi individu, tanpa didasari adanya aturan yang mengatur pemberian sanksi.
"Penegasan sanksi ini kan tidak elegan. Kalau di kampung saya disebut
ndesit atau
katro. Kalau mau beri sanksi, ya beri aturan yang mengaturnya," tegas mantan Ketum Demokrat itu.
[zul]
BERITA TERKAIT: