Misalnya, Abbott menggelontorkan dana sebesar 420 juta dolar Australia untuk menghalangi "manusia perahu" atau
boat people masuk ke negaranya, dengan cara membeli kapal-kapal nelayan Indonesia, memberi insentif uang kepada masyarakat Indonesia yang memberi informasi soal pencari suaka dan imigran gelap, dan bahkan untuk menempatkan polisi Australia di Indonesia.
Namun demikian, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad H Wibowo, mengingatkan bila Australia mengambil langkah unilateral seperti itu. Sebab Indonesia juga akan lepas tangan terhadap
boat people. Indonesia pun tidak bisa menjamin tidak akan terjadi insiden kemanusiaan berskala internasional yang akan merusak reputasi Australia.
"Indonesia tidak segan-segan mengirim kapal perang untuk mencegah
boat people memasuki perairan Indonesia setelah diusir oleh kapal perang Australia," kata Dradjad kepada
Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 17/9).
Dradjad pun berpandangan, seharusnya Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengeluarkan pernyataan balasan saat Abbot menawarkan program tersebut. Isinya, Indonesia siap dengan situasi
stand off, di mana
boat people juga akan ditolak masuk kembali ke perairan Indonesia.
"Meraka akan terkatung-katung di perairan internasional, dan Australia akan kembali dalam tekanan," tegas Dradjad.
[ysa]
. Perdana Menteri terpilih Australia yang akan dilantik pada Rabu mendatang dan mau berkunjung ke Indonesia, Tony Abbott, boleh-boleh saja menjalankan program yang telah ia janjikan saat kampanye. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: