Prof. Hikmahanto: Pemerintahan SBY Bisa Dianggap Khianati Konstitusi Bila Terima Kunjungan Abbott

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/yayan-sopyani-al-hadi-1'>YAYAN SOPYANI AL HADI</a>

Selasa, 17 September 2013, 08:02 WIB

Prof. Hikmahanto: Pemerintahan SBY Bisa Dianggap Khianati Konstitusi Bila Terima Kunjungan Abbott

hikmahanto/net

. Perdana Menteri Australia terpilih, Tony Abbott, mau mengunjungi Indonesia sebagai kunjungan pertamanya ke luar negeri. Kedatangan Abbott ini patut diduga bukan dalam rangka melihat posisi Indonesia yang semakin penting dalam geopolitik di Asia Pasifik, bahkan Dunia.

"Kedatangan Abbott lebih untuk menunjukkan kepada rakyatnya bahwa janji saat kampanye sedang dalam proses realisasi. Indonesia tidak akan mendapat banyak manfaat dengan kedatangan Abbott," kata Gurubesar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, dalam keterangan beberapa saat lalu (Selasa, 17/9).

Saat kampanye, Tonny Abbot menawarkan program penanganan pencari suaka dan imigran gelap yang berpotensi melanggar dan melecehkan kedaulatan Indonesia.

Karena itu, ungkap Hikmahanto, pemerintah Indonesia harus menolak kunjungan Abbott. Pemerintah bisa beralasan bahwa SBY saat ini sedang sibuk dalam mempersiapkan KTT APEC, di samping harus menyelesaikan berbagai masalah dalam negeri.

"Bila pemerintah tidak menolak kunjungan Abbott maka publik Indonesia akan menganggap pemerintahan SBY mengkhianati Konstitusi dan kedaulatan Indonesia," demikian Hikhamanto. [ysa]