"KPU realistis dalam melaksakan tugasnya, dan mendengar masukan berbagai pihak termasuk masukan dari anggota Komisi II dan Kemendagri. Memang harus diakui, secara objektif DPT yang akan ditetapkan KPU ini msh banyak menyimpan permasalahan terutama pada aspek validasi dan akurasi datanya," kata anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Jazuli Juwani, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 16/9).
Jazuli menganggap masalah DPT ini sangat penting dan harus serius menanganinya supaya tuntas dan tidak menjadi beban sejarah. Sebab hal ini merupakan salah satu sumber tegaknya demokrasi di indonesia ini.
"Jika data tidak akurat, hanya nama-nama fiktif, nama ganda, dan telah daluwarsa atau meninggal dunia, ini rawan disalahgunakan oleh oknum, baik dari caleg parpol maupun penyelenggara," ungkap Jazuli.
Juga sebaliknya, lanjut Jazuli, jika ada warga indonesia tidak terdaftar dan tidak bisa menyalurkan suaranya maka ini merupakan pemasungan hak demokrasi rakyat
"Jangan sampai ada yang tidak terdaftar, jika terjadi implikasinya serius bagi kualitas pemilu kita ke depan," demikian Jazuli.
[ysa]
BERITA TERKAIT: