SBY Harus Tegas kepada Menteri yang Ikut Konvensi

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Kamis, 12 September 2013, 10:54 WIB
SBY Harus Tegas kepada Menteri yang Ikut Konvensi
presiden sby/net
rmol news logo Sinyalemen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai keikutsertaan Menteri KIB II dalam konvensi penjaringan capres Partai Demokrat tidak tegas. Di tengah situasi ekonomi yang semakin tidak menentu ini, Presiden harus berani memberi opsi kepada para menteri peserta konvensi untuk memilih fokus pada jabatan menteri atau mundur untuk mengikuti konvensi.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan sesaat lalu, Kamis (12/9). Menteri yang ikut konvensi adalah Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Presiden seharusnya bukan hanya menyampaikan kekhawatirannya tapi juga sikap tegas. Presiden harus berani untuk memerintahkan kepada tim ekonomi kabinetnya untuk fokus menyelesaikan pekerjaannya. Ini mengingat Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang semakin tidak menentu, yang belum ada tanda-tanda akan berakhir," tegas Bara.

Presiden, kata Bara, harus mengingatkan komitmen seluruh menteri untuk menempatkan kepentingan nasional diatas ambisi politik atau tujuan politik pribadi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan Presiden Yudhoyono tidak ingin para menteri terganggu dalam menjalankan tugasnya hanya karena ikut konvensi Capres Partai Demokrat. Syarif mengakui untuk mencalonkan diri sebagai capres tidaklah mudah dan memerlukan konsentrasi tersendiri.

"Disini terdapat ironi. Disatu sisi Presiden Yudhoyono menyadari resiko merosotnya kinerja menteri yang mengikuti konvensi, tapi disisi lain merestui partisipasi mereka di konvensi," tegas Bara.

Menurut Bara, sejak awal sebetulnya Presiden bisa menunjukan ketegasannya dengan melarang para menteri mengikuti konvensi. "Atau Presiden bisa saja memberikan opsi kepada para menterinya, yakni melaksanakan tugasnya secara full atau menjadi kandidat," ungkapnya.

Dirinya menjelaskankan bahwa menteri adalah pembantu Presiden. Oleh karena itu para menteri wajib membantu Presiden dalam mengimplementasikan program-program pemerintah. "Jadi kalau ada satu dua menteri yang tidak bisa fokus bahkan lalai dalam menjalankan pekerjaannya karena ikut dalam suatu konvensi, itu merupakan tanggungjawab Presiden sebagai atasannya," ungkap Bara.

Meski begitu diakui Bara, berdasarkan konstitusi, setiap warga negara memang punya hak untuk mencalonkan diri. Tapi secara etis, menteri yang punya ambisi menjadi presiden sebaiknya melepas jabatan menterinya. Karena seluruh menteri dituntut bekerja kompak dalam kabinet.

"Apalagi pada situasi seperti ini, soliditas kabinet dalam memecahkan segala persoalan sangat dibutuhkan, khususnya dalam menangani persoalan ekonomi. Nah, kalau sudah masing-masing sibuk mempromosikan dirinya sendiri, maka dikhawatirkan kinerja kabinet akan merosot," demikian Bara Hasibuan. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA