Bekas aktivis '98 Ray Rangkuti menegaskan, pemberian suatu nama jalan dengan tokoh nasional tertentu, apalagi merupakan jalan protokol dan negara, harus didahului adanya pengakuan nasional terhadap peran dan sumbangan positif besar tokoh yang bersangkutan kepada bangsa dan negara.
Dalam posisi ini, keberadaan sang tokoh bukan saja karena terkait dengan jabatan yang pernah diembannya, tapi skaligus bagaimana jabatan itu dikelola dan dilaksanakan dapat menjadi suri tauladan bagi generasi sesudahnya.
"Bila merujuk ke nama Soeharto, kelemahan ini menjadi terlihat," ucap Ray (Selasa, 3/9).
Bila tetap dipaksakan, Ray mempertanyakan, apakah bangsa ini mau diajarkan bahwa model 32 tahun kekuasaan dan pemerintahan otoriter Soeharto adalah model yang sah bagi republik ini, tidak menyimpang dari konstitusi dan lebih dari itu bahwa penggunaan kekerasan, penahan dan penghilangan warga dengan semena-mena, membiarkan korupsi merajalela, dan lain-lain merupakan tindakan yang diperkenankan dan pelakunya tetap saja dapat bintang perhargaan.
"Pelajaran seperti apa yang hendak disampaikan oleh tim 17?" tanya Ray.
[zul]
Kalangan aktivis menolak Soeharto dijadikan sebagai nama jalan pengganti Jalan Medan Merdeka Barat. Wacana tersebut dianggap mengorek kembali perdebatan yang tak perlu serta memperlihatkan ketidakadilan sekaligus kecerobohan. 
BERITA TERKAIT: