Ini Empat Pemicu Konflik di Jatim yang Harus Diantisipasi Polda

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S pane, ada empat masalah di Jatim yang bisa memicu konflik. Pertama, atribut dan alat peraga kampanye masih bertebaran dimana-mana. Kedua, surat suara yang bergambar empat pasangan cagub-cawagub sudah didistribusikan tapi sejumlah daerah masih kekurangan surat suara.

Ketiga, lanjutnya, masih ada daerah yang belum menerima kebutuhan logistik lainnya, seperti formulir rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (formulir DA), formulir penghitungan di tingkat KPUD (formulir DB) serta Formulir C dan D. Keempat, penempelan stiker nama pasangan calon Khofifah-Herman di kolom kosong Formulir C belum dilakukan dan menunggu saat penghitungan suara.

Selain itu, lanjutnya, situasi mulai memanas terlihat di Madura, kawasan Tapal Kuda, dan Madiun. Di kawasan ini, saat Pilgub tahun 2008 lalu, warga merasa jagoannya dicurangi dan kali ini mereka tidak rela jika jagoannya dicurangi, sehingga aksi memantau proses pilgub akan mereka lakukan secara ketat.

"Situasi ini bukan mustahil menimbulkan konflik, jika tidak diantisipasi Polri. IPW berharap, polisi yang bertugas menjaga TPS harus mau mengingatkan pihak KPPS agar menempel stiker Kofifah-Herman di Formulir C1 sebelum proses penghitungan suara dilakukan. Jika hal itu tidak dilakukan dikhawatirkan terjadi gelombang protes dari para pendukung Kofifah-Herman di TPS," tegas Neta beberapa saat lalu (Rabu, 28/8).

Neta pun mengingatkan agar Polda Jatim menyadari bahwa Pilgub ini merupakan tolok ukur bagi kamtibmas di negeri ini. Situasi kamtibmas Jatim bisa kondusif jika pihak kepolisian bersikap tegas, cepat, dan konsisten dalam melakukan penegakan hukum di sepanjang proses pilgub. [ysa]