Disebut anak haram, karena SKK Migas dinilai hanyalah wujud baru dari BP Migas. BP Migas sendiri dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena keberadaanya dinilai bertentangan dan UUD 1945.
Selain dari sisi otoritas, keyakinan bahwa SKK Migas ini hanyalah wujud baru dari BP Migas ini juga terlihat dari orang-orang yang mengisi di dalamnya. Hampir semua orang SKK Migas adalah orang-orang BP Migas. Tak terkecuali Rudi Rubiandini, Kepala SKK Migas yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga adalah bekas Deputi Pengendalian Operasi BP Migas.
Bukan hanya Rudi, hampir semua pimpinan SK Migas adalah juga bekas pimpinan di BP Migas.
Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko adalah mantan Wakil Kepala BP Migas; Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana adalah mantan Deputi Pengendalian Operasi BP Migas; Pengawas Internal SKK Migas Priyo Widodo adalah mantan Kepala Divisi Pengendalian Finansial BP Migas; Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B. Gautama adalah mantan tenaga ahli konsep eksplorasi dan cadangan BP Migas.
Begitu juga dengan Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan. Muliawan adalah mantan Kepala Divisi Operasi Produksi dan Kepala Divisi Pengendalian Operasi BP Migas.
Kini dorongan agar keberadaan SKK Migas dibekukan atau bahkan dibubarkan kembali menguat setelah KPK menangkap Rudi pada Selasa malam (13/8). Banyak yang percaya, penangkapan Rudi ini hanya fenomena puncak gunung es.
[ysa]
. Ibarat bayi, SKK Migas sudah dipersoalkan sejak lahir. Tak sedikit kalangan yang menilai SKK Migas ini merupakan "anak haram" yang lahir berdasarkan Peraturan Presiden No 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 
BERITA TERKAIT: