Pemerintah Harus Konsisten Menjalankan Kebijakan Kenaikan Upah Buruh

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rabu, 01 Mei 2013, 13:46 WIB

Pemerintah Harus Konsisten Menjalankan Kebijakan Kenaikan Upah Buruh

ilustrasi

Yang paling dibutuhkan buruh dari pemerintah saat ini adalah konsistensi dalam menjalankan keputusan. Kalau pemerintah sudah memutuskan menaikkan upah buruh, hal itu harus dijalankan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Syuro Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) '98 Syahganda Nainggolan dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online tadi pagi (Rabu, 1/5).

"Jangan seperti di Jawa Barat, upah dinaikkan rata-rata Rp 2 juta tapi kemudian penangguhannya banyak sekali, hampir 30 persen terjadi penangguhan yang tercatat di SK gubernur. Belum lagi yang di bawah di tangan," ungkapnya.

Karena itu, sambung Syahganda, dibutuhkan pengawasan yang tinggi sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan itu bisa menangguhkan kenaikan upah. Menurutnya, harus dilakukan penyelidikan setiap aplikasi permohonan penundaan dari perusahaan. Agar transparansi terjamin.

"Jadi perusahaan-perusahaan itu sudah harus punya laporan keuangan yang benar, yang bisa dilihat buruh juga. Bahwa ini perusahaan belum untung sehingga belum bisa menaikkan gaji. Kalau sekarang, banyak buruh itu nggak tahu bagaimana keuangan perusahaan," demikian Syahganda. [zul]