Lelang Jabatan Tidak Tepat untuk Mencari Pengganti Timur Pradopo

RMOL. Konsep lelang jabatan memiliki manfaat bila dilaksanakan secara bertanggung jawab karena dapat mengurangi secara radikal kebiasaan menyetor upeti kepada atasan untuk mendapatkan kesempatan menduduki jabatan.

Tetapi terhadap Jabatan Kapolri tidak mudah untuk menerapkan lelang jabatan, karena jabatan Kapolri tidak semata soal teknis kepemimpinan di kepolisian, tapi juga menyangkut kepercayaan Presiden.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, Senin malam (22/4).

"Sebab jabatan kapolri itu sangat menentukan keberhasilan penanganan keamanan dan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia," lanjutnya.

Menurut dia, seorang Kapolri tidak hanya bisa berperan besar dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia, tapi juga bisa sebaliknya.

"Apalagi kalau Kapolri tersebut memiliki hobi merekayasa penyidikan suatu perkara. Kalau ini terjadi, yang dipermalukan adalah atasan Kapolri, yakni Presiden sendiri," ucap petinggi Partai Gerindra ini.

Martin tegaskan, hanya Presiden satu-satunya institusi yang secara konkret bisa efektif mengawasi Kapolri.

"Karena itu Kapolri harus orang yang dipercaya oleh Presiden, apalagi menghadapi Pemilu 2014 yang akan datang. Tidak tepat kalau untuk jabatan Kapolri diadakan lelang jabatan," katanya.

Namun, menurut dia lelang jabatan bisa diadakan terhadap jabatan-jabatan lain di bawah Kapolri dengan pertimbangan selektif, memperdalam dan mematangkan lebih dahulu konsep tersebut dan kemudian mengadakan uji coba di internal kepolisian, sebelum dijadikan model pengisian jabatan.

Hari ini, Wakapolri Komjen Nanan Sukarna melempar wacana lelang jabatan Kapolri. Dia tidak menyebut siapa saja nama calon pengganti Jenderal Timur. Menurut Nanan, Dewan Kebijakan Tinggi belum memutuskan nama yang pasti.[ald]