"Inilah kalau sesuatu yang dibuat tanpa perencanaan yang matang," ujar Sekretaris Fraksi Hanura DPR RI Saleh Husin (Rabu, 17/4).
Saleh masih bisa memaklumi kalau hanya satu kabupaten saja yang bermasalah. Tapi dia tidak habis pikir, kalau sampai 11 provinsi mengalami penundaan karena PT Ghalia Indonesia Printing, perusahaan percetakan, gagal menepati waktu produksi dan distribusi materi Ujian Nasional.
Tak cukup disitu, Saleh Husin semakin kesal, karena masih adanya bahan ujian yang tertukar.
"Bisa dibayangkan NTT (Nusa Tenggara Timur) yang terdiri dari pulau-pulau sudah bahannya sudah terlambat, eh begitu dikirimi bahan susulannya malah tambah berantakan. Bahan yang harus dikimkan ke kabupaten yang ada di Pulau Flores malah dikirim ke Pulau Sumba. Terus bahan yang harus dikirimkan ke kabupaten di Pulau Sumba malah dikirimkan ke Pulau Timor. Ini sangat acak-acakan," kesal Saleh.
"Belum lagi harus diteruskan ke sekolah-sekolah yang ada di pulau-pulau kecil dan pelosok daerah. Mau kapan
nyampe-nya. Mereka ini sebenarnya tahu peta wilayah atau tidak ya?" sambungnya.
Atas berbagai persoalan itu, Saleh lantas mempertanyakan, bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan kualitas anak didik Indonesia meningkat kalau pelaksanaan ujiannya saja berantakan.
"Saya selaku wakil rakyat dari NTT sangat kecewa atas pelaksanaan UN kali ini. Bagaimana dengan psikologis anak-anak didik kita di daerah-daerah tersebut. Untuk itu sebaiknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (M. Nuh) lebih elegan mengundurkan diri karena tidak dapat bekerja. Dan perusahaan yang melaksanakan percetakan bahan UN tersebut harus di-
black list dan perlu diaudit, baik oleh BPK maupun pihak penegak hukum," tandas Saleh.
[zul]
BERITA TERKAIT: