"Apalagi ini jabatan menteri yang cukup terhormat. Ini juga jadi dikritik pemerintah kita bahwa secara khusus SBY harus mengatur itu. Dan harusnya menteri itu menyelesaikan tanggungjawabnya," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4).
Dia mengingatkan, jangan sampai para menteri itu berlomba-lomba nyaleg karena masih ada kesempatan. Akhirnya, jabatan menteri bisa jadi kayak kerja sambilan.
"Ya tanggungjawab menteri jauh lebih besar dibanding kepala daerah. Apalagi menteri bertanggungjawab pada departemen yang membawahi seluruh kementeriannya sampai daerah-daerah pelosok. Sebenarnya kalau jujur dengan pengaturan yang sekarang saja waktunya tidak cukup. Apalagi sekarang harus mempersiapkan diri jadi caleg," tegasnya.
Kalau pun tetap maju, sambung Pramono, jangan sampai menteri itu menggunakan infrastruktur atau program-program yang dimiliki kementerinnya untuk memenangkan sebagai caleg.
"Ini jauh tidak adil, sehingga fairness dalam demokrasi tidak terjadi. Maka KPU harus mengatur dan sebenarnya KPU tidak hanya harus mengatur tapi siapapun yang sudah dapat tanggungjawab seperti harusnya ada rasa malu," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, 5 menteri asal Partai Demokrat maju sebagai calon anggota legislatif pada Pileg 2014. Mereka diharapkan menjadi pendulang suara.
[zul]
BERITA TERKAIT: