Demokrat Bakal Semakin Jeblok Kalau Sampai SBY Tak Fokus Urus Negara

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Senin, 01 April 2013, 07:41 WIB
Demokrat Bakal Semakin Jeblok Kalau Sampai SBY Tak Fokus Urus Negara
presiden sby
rmol news logo Terpilihnya Presiden SBY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat sementara Edhie "Ibas" Baskoro tidak digeser dari posisi Sekretaris Jenderal semakin menegaskan politik Indonesia tidak bisa lepas dari sistem paternalistik dan politik dinasti.

Dengan berpasangannya ayah dan anak dalam jabatan tertinggi Demokrat, partai ini memperlihatkan sebuah upaya membangun sebuah partai keluarga.

"Fenomena di tubuh Demokrat saat ini merupakan tanda bahwa ada ketidakdewasaan dalam berdemokrasi," ujar peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, Endang Tirtana, (Senin, 1/4).

Meski begitu, tekan Endang, hal ini adalah soal pilihan politik. Partai politik manapun bebas untuk memilih apakah ingin berdemokrasi secara dalam, atau tidak. Akan tetapi, secara ideal, partai politik seharusnya bisa mengedepankan profesionalitas yang misalnya diukur dari kapasitas personal dari sisi pengalaman berpolitik, kecemerlangan pengetahuan, dan bukan dari silsilah/hubungan keluarga.

"Pemakluman bisa saja terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia dan menganggap politik dinasti adalah hal yang wajar, biasa saja," jelasnya.

Karena dalam banyak contoh di negara-negara Asia lainnya pun juga prakteknya demikian. Akan tetapi, regenerasi politik semacam ini sesungguhnya akan menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan tokoh yang sesungguhnya memiliki kemampuan lebih baik. 

Lebih jauh Endang menilai, dualisme jabatan SBY sebagai Presiden dan Ketua Umum Demokrat, merupakan strategi jangka pendek yang baik bagi partai untuk meredakan gejolak internal dan dalam upaya untuk menaikkan elektabilitas 15% untuk kepentingan 2014.

Akan tetapi jika hal ini berpengaruh dalam penurunan kinerja kepemimpinannya dalam menjalankan target-target pembangunan, tentu saja  menjadi bumerang bagi Partai Demokrat.

"Selanjutnya, fenomena ini semakin menunjukkan kepentingan pragmatis SBY sebagai ikon partai Demokrat, dimana sebelumnya dia melarang para menterinya agar jangan sibuk dalam mengurus partai, tapi sekarang justru SBY melanggar larangannya sendiri," demikian Endang. [zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA