Ukuran 24 jam dalam satu hari bisa jadi masih kurang untuk menyelesaikan pekerjaan rumah bangsa ini. Apalagi jika seorang Presiden justru terjun langsung mengurusi persoalan internal partai politiknya di tengah kesibukannya mengurus persoalan bangsa.
"Seorang Presiden ketika sudah terpilih sejatinya adalah milik rakyatnya, dan bukan lagi milik partai per partai," ujar peneliti Maarif Institute Endang Tirtana kepada
Rakyat Merdeka Online (Kamis, 14/3).
Hal itu ia katakan menanggapi pemberitaan belakangan ini SBY terlihat sibuk mengurus Partai Demokrat. Terlebih, Presiden SBY batal meresmikan sejumlah proyek di Maluku akhir Maret ini dengan alasan masih ada proyek yang belum rampung pembangunannya.
Tapi sebagian kalangan menilai, Presiden SBY membatalkan kunjungan ke Maluku itu karena Partai Demokrat akan menggelar Kongres Luar Biasa hampir pada akhir Maret. Apalagi penjelasan bahwa masih ada proyek pembangunan yang belum rampung datang dari Menteri Perhubungan yang juga elit Demokrat E.E. Mangindaan.
Endang mengakui, memamg tidak bisa juga disalahkan jika seorang Presiden peduli dengan urusan partai yang mensukseskan pada pemilihan presiden. Tapi sepanjang hal tersebut dilakukan dengan wajar dan tidak berlebihan, seperti membatalkan acara-acara yang berkaitan dengan kepentingan publik.
"Ikut campurnya presiden dalam partai politiknya seringkali menjadi tak terelakkan karena ada kepentingan politik jangka panjang partai dan juga presiden yang bersangkutan untuk memenangkan kembali pemilihan selanjutnya," imbuh Endang.
"Tapi alangkah lebih baiknya untuk menjamin trias politica, pejabat publik menanggalkan jabatannya di partai politik untuk mencegah konflik kepentingan, agar presiden lebih fokus dan tidak berat sebelah ketika masuk dalam ranah urusan publik," tandasnya.
[zul]
Presiden SBY selayaknya mencurahkan segenap energi dan perhatiannya untuk persoalan bangsa dan merespon dengan baik kebutuhan masyarakat. 
BERITA TERKAIT: