Dua Penyebab Desentralisasi Gagal Perkecil Kesenjangan Antar Daerah

Ekonom Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, penyebabnya ada dua hal. Pertama, lemahnya konektivitas dan harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Belum lagi, permasalahan domestik, konektivitas antar kabupaten/kota di dalam satu provinsi yang juga lemah dan tidak jelas.  Padahal pembangunan ekonomi bertumpu pada kekuatan daerah mendorong investasi riil.

"Akumulasi-akumulasi kegiatan ekonomi daerah yang kuat itulah yang menjadi kekuatan ekonomi nasional," jelas Dahnil, yang juga pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten ini, (Rabu, 27/2).

Kedua, pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah bermasalah. Misalnya, soal mekanisme DAU (dana alokasi umum). Tujuan DAU utamanya adalah untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Tapi faktanya, justru memperlebar kesenjangan karena lobi-lobi pemerintah daerah ke DPR dan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk mempengaruhi besaran DAU yang bisa diterima.

Pasalnya, formulasi baku DAU banyak dilanggar karena lobi politik tersebut. Sehingga daerah yang memiliki kapasitas fiskal lemah belum tentu mendapat DAU lebih besar dari daerah yang memiliki kapasitas fiskal besar.

"Jadi, catatan pentingnya adalah kita tidak bermasalah pada sistem otonomi atau desentralisasi keuangannya. Tetapi masalah utama pencapaian ekonomi melalui anggaran negara sulit mendorong kesejahteraan dan perbaikan ekonomi yang lebih maksimal adalah karena permasalahan politik yang selalu mendistorsi pembangunan ekonomi kita. Politisi yang destruktif dalam kegiatan politiknya, dan mengganggu maksimalisasi kesejahteraan ekonomi," demikian Dahnil.[zul]