"Tidak benar (survei itu). Selama ini berdasarkan laporan BPK, Kemenhan wajar dengan pengecualian," ujar Syafrie sesaat sebelum memulai acara Diskusi Panel Yellow Forum for Young Leaders (YLYF) bertajuk Urgensi Penguatan Sistem Pertahanan Indonesia di Asian Room, Hotel Sultan, Jakarta (Senin, 11/2).
Menurutnya, semua anggaran diaudit secara proporsional dan prefesional. Bahkan, laporan keuangan selalu dilaporkan kepada pemerintah dan ditembuskan kepada DPR. Ia pun mempertanyakan temuan TI yang menurutnya tidak berdasar.
"Survei itu tidak benar, tidak didukung data yg benar," demikian Syafrie.
Berdasarkan temuan TI, Indonesia mendapat nilai E dalam skala A-F. Sebagai gambaran, A adalah nilai terbaik dan F adalah terburuk. Negara lain yang mendapat nilai E adalah Afghanistan, Irak, Uganda, Zimbabwe, dan Filipina. Negara yang mendapat F, antara lain Libya, Mesir, Kamerun.
Dalam laporannya, TI juga menyebutkan sektor pertahanan Indonesia dikuasai kartel partai politik melalui anggota dewan yang duduk di Komisi I DPR bidang pertahanan, komunikasi dan hubungan luar negeri.
[ysa]
BERITA TERKAIT: