Sembilan Calon Sekjen KPU Jalani Serangkaian Tes

Proses seleksi ini dilakukan untuk mencari pengganti Sekjen KPU lama, Suripto Bambang yang dipecat karena dinyatakan oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) melanggar kode etik.

Kesembilan orang itu adalah; DR. Muhammad Dimyati, M.Sc, Ir. Reifeldi, M.Eng, Drs. H. Syarifuddin Side, M.Si, MH, Drs. Resman, M.Pd., MH, Drs. Yuhardi R. Jusuf, Ir. Arif Rahman Hakim, MS, Prof. DR. Andi Pangerang Moenta, SH, MH, DFM, Ir. Noor Sidharta, MH, MBA, dan DR. Rizari, MBA, M.Si.

Sejak pukul 08.00 WIB kesembilan calon Sekjen KPU itu mengikuti rangkaian tes (assesment) yang terdiri dari empat jenis, yakni tes tertulis atau harrison assessment (HA), tes psikologi, leaderless group discussion (LGD), dan terakhir wawancara. Seluruh rangkaian tes dilaksanakan selama sehari penuh sampai pukul 16.30 WIB.

Semula, tiga belas orang terdaftar sebagai peserta tes, namun, hingga dimulainya pelaksanaan tes pada pukul 08.00 WIB, hanya sembilan orang yang hadir. Dengan demikian empat orang dinyatakan gugur.

Setelah mengikuti seluruh rangkaian tes hari ini, para peserta diminta membuat tulisan untuk penajaman gagasan yang mencakup lima tema tentang kerja sama, profesionalitas, kepemimpinan, integritas, dan independensi.

KPU dalam melaksanakan tes penjaringan calon sekjen ini menggandeng Lembaga Konsultan Sumberdaya Manusia (SDM), Dunamis.

Hasil dari assesment hari ini akan diserahkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Calon Sekjen KPU. Kemudian, Pansel akan melakukan pembahasan pada 2-4 Januari 2013, dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri pada 7 Januari 2013. Pengajuan nama calon Sekjen KPU kepada Presiden akan dilakukan pada 8 Januari 2013.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan seleksi yang dilaksanakan secara terbuka merupakan wujud komitmen KPU dalam melakukan reformasi birokrasi. Seleksi para calon sekjen dilakukan melalui proses yang transparan dan mengungkap potensi para calon.

“Dengan proses tersebut diharapkan terpilih sekjen yang betul betul memiliki visi mengelola birokrasi penyelenggara pemilu,” ujar Husni dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Minggu (23/12).

Sekjen yang terpilih, katanya, harus mampu melakukan pembenahan manajemen di seluruh unit kerja KPU yang terdiri dari 1 kantor kesekjenan, 33 kantor sekretariat provinsi dan 497 sekretariat kabupaten/kota.  Keseluruhan unit satuan kerja juga harus memahami fungsi sekretariat yang menjadi supporting/pendukung komisioner dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Kemudian kesekjenan harus menjaga dan memelihara kemandirian, independensi dan profesionalitas KPU.  

“Kesekjenan harus memiliki loyalitas tunggal dengan arah dan kebijakan yang diputuskan pleno KPU,” pungkasnya. [arp]