Berbeda dengan Prabowo, Wiranto Tak Menyesal Tak Ambil Alih Kekuasaan pada Tahun 1998

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>

LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Rabu, 19 Desember 2012, 16:37 WIB

wiranto

Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto mengaku tidak menyesal atas keputusannya yang tidak menggunakan kesempatan untuk mengambil alih pemerintahan pada tahun 1998 lalu.

Pernyataan Wiranto ini berbeda dengan kelakar mantan Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen (Purn) Prabowo Subianto. Kemarin, dalam sebuah ceramahnya di Jakarta, Prabowo mengaku menyesal tidak melakukan kudeta pada saat kerusuhan massal tahun 1998 silam.

"Saya tidak menyesal dan tidak akan pernah menyesal karena tidak menggunakan Inpres 16/1998 yang memungkinkan saya untuk mengambil alih kekuasaan. Karena saya tidak ingin mengorbankan rakyat," ungkap Wiranto.

Ketua Umum Partai Hanura ini mengatakan hal tersebut dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dengan tema â€œKepemimpinan Nasional dalam Membangun Peradaban Bangsa" dalam Sesi Taaruf Nasional bertemakan Visi Kebangkitan Peradaban Bangsa di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (19/12).

Penegasan tersebut disampaikan Wiranto menjawab pertanyaan peserta mengapa pada tahun 1998, Wiranto tidak mengambil kesempatan mengambil alih kekuasaan. Padahal dia memiliki payung hukum untuk memegang kekuasaan nasional pada saat itu.

"Saya ingin mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai pemimpin secara konstitusional. Oleh karena itulah saya mengikuti Pilpres dalam Pemilu yang demokratis serta mendirikan Partai Hanura 4 tahun yang lalu," ujarnya.

Wiranto mengungkapkan, jika dirinya pada saat itu menggunakan Inpres tersebut untuk mengamankan demonstrasi yang terjadi, termasuk mengosongkan DPR/MPR dari demontrasi puluhan ribu mahasiswa, para stafnya memperkirakan sedikitnya akan timbul 250 korban jiwa dari kalangan mahasiswa. Dia tidak ingin hal tersebut terjadi.

"Saya tidak ingin negara Indonesia diembargo oleh negara-negara maju karena militer melakukan pengambil alihan kekuasaan. Apalagi saat itu perekonomian kita sedang terpuruk dengan nilai dolar mencapai Rp 15 ribu rupiah per US$ 1 dolar," tegasnya. [zul]