Karena itu, Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto, mengeritik audit BPK dalam kasus itu yang disebutnya
executive minded.
"Padahal dari pembahasan anggaran dan soal tanah kan ada persinggungan dengan parlemen di komisi X, maka KPK harus pada level parlemen nantinya," kata dia dalam diskusi "Tumbang karena Hambalang" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/12).
Apa benar tak ada keterlibatan parlemen di situ? Pada proses perencanaan anggaran tidak bisa eksekutif sendirian pasti ada peran parlemen.
"Misal Pak Andi Mallarangeng berkomunikasi dengan anggota parlemen. Saya pernah ngobrol dengan pimpinan BPK, beberapa risalah pertemuan dengan parlemen itu tak ketemu. Itu disembunyikan atau bagaimana?" jelasnya.
Kalau Hambalang terus dikaitkan dengan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, maka hal itu jadi tantangan buat KPK.
"Isu yang digulirkan Muhammad Nazaruddin kan uang mengalir ke kongres Demokrat. Dan saat itu Anas jadi salah satu calon ketua umum dan ketua fraksi. Dia bisa dijerat," ungkapnya.
[ald]
Pembahasan anggaran dan persoalan tanah Hambalang sudah terang menyangkut dengan peran parlemen. 
BERITA TERKAIT: