Tindakan keji berupa pembunuhan, penganiayaan dengan pemerkosaan, penjarahan harta benda, pembakaran pemukiman dan penodaan sarana ibadah, pengisolasian diikuti pengusiran, maupun sejumlah penistaan lain yang mengindikasikan pelanggaran berat Hak Azasi Manusia (HAM) sampai kini masih dialami etnis muslim Rohingya di Myanmar.
Aksi keji itu masih berlangsung karena disengaja kelompok ekstremis Budha yang melibatkan aparat keamanan pemerintah.
"Semua bentuk kejahatan kemanusiaan dan ancaman itu memiliki tujuan ’pemberangusan’ ataupun ’pemusnahan’ atas keberadaan umat Islam di sana, yang praktiknya ditolerir oleh pemerintahan junta militer Myanmar," ujar Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Rabu (24/10).
Sementara itu, katanya, negara-negara yang tergabung dalam kerjasama regional Asia Tenggara yakni ASEAN (Association of Southeast Asia Nations), juga dirasakan aneh. Karena masih membiarkan tragedi pembantaian warga sipil beragama di negara koleganya sendiri, yang sejauh ini menelan ribuan korban jiwa dengan sebagian besar pria disusul perempuan dan anak-anak termasuk balita.
Di luar itu, tambah Syahganda, tak terhitung berapa orang yang mengalami kelaparan hingga menderita
"ASEAN dan utamanya Indonesia, Malaysia, serta Brunei Darussalam sebagai negara berpenduduk muslim, sepatutnya mengambil prakarsa serius guna menghentikan situasi kelam yang diciptakan untuk merenggut nyawa dan memberangus etnis muslim Rohingya secara barbar. Karena fenomena seperti itu tidak pantas terjadi di era moderen yang mendasarkan prinsip saling menghargai kebebasan beragama atau rasa kemanusiaan,†jelas anggota dewan pengarah Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Pusat itu.
Ia pun menyesalkan, peristiwa getir dan biadab itu tidak memperoleh perhatian sama sekali dari pejuang HAM Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang juga memimpin Partai Liga Nasional Demokrasi (LND) selaku pemenang suara mayoritas di parlemen. Lebih lagi, Suu Kyi merupakan pemenang nobel untuk kategori perdamaian dan kemanusiaan (1991).
Menurut Syahganda, pemerintah Myanmar seharusnya dapat mengakhiri penderitaan kemanusiaan yang dialami kalangan muslim Rohingya karena sudah terjadi cukup lama.
Bahkan, akibat malapetaka yang terjadi pada etnis Rohingya, protes keras kerap disampaikan berbagai kelompok pejuang kemanusian di dunia, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), selain tak sedikit negara ikut mengutuk di antaranya Amerika Serikat, yang meminta pemerintah militer Myanmar menghentikan pertumpahan darah dengan menyebabkan penderitaan muslim Rohingya itu.
Namun faktanya, pemerintah di negara itu tetap mendukung upaya pembunuhan sekaligus pengusiran, dan memberlakukan etnis Rohingya tanpa status kewarganegaraan di Myanmar sejak berabad-abad lamanya.
Dari jumlah penduduk Myanmar sekitar 50 juta saat ini, terdapat 89 persen berbangsa Burma sebagai pemeluk agama Budha di wilayah negara seluas 678,000 km2 itu. Sedangkan minoritasnya terdiri etnis Karen, Chin, Kachin, Shan, dan Rohingya yang memeluk Islam berkisar 4-5 persen dari total penduduk Myanmar.
Muslim Rohingya pada umumnya mendiami Provinsi Arakan (dulu dikenal Rakhine). Mereka sudah berdatangan ke Myanmar mulai abab 8-9 Masehi dengan mengembangkan jalur perdagangan, yang meliputi asal-usul Benggali (Bangladesh), Turki, Persia, serta dari kawasan Arab. [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Copyright © 2026 Republik Merdeka Kantor Berita Politik & Ekonomi RMOLID All Right Reserved.
BERITA TERKAIT: