Harus Ada yang Bertanggungjawab Atas Kekacauan Manajemen Pupuk

"Pupuk itu sudah seperti urat nadi bagi petani. Parahnya, persoalan pupuk ini masih saja terus terjadi. Ada yang salah dengan manajemen pupuk di Kementan, dan tentu Dirjen yang menanganinya harus bertanggungjawab," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Martin Hutabarat, dalam rilis kepada wartawan, Rabu (19/9).

Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi, menurut Martin, juga bisa terjadi dari proses pengadaannya yang dilakukan di tingkat pusat. Apalagi, beberapa hari terakhir ini dugaan mafia pupuk yang berkolaborasi dengan oknum pejabat di Kementan ramai diberitakan.

"Pupuk itu harus tepat waktu. Jika musim tanam sudah selesai, pupuknya baru datang ya percuma saja. Saya bisa pastikan ini pasti ulah mafia pupuk. Menteri Pertanian juga harus sering turun ke lapangan dan menyidak kinerja anak buahnya," tegas anggota Komisi III DPR itu.

Lebih lanjut, Martin yang juga duduk sebagi Ketua DPP Gerindra, mengungkapkan bahwa praktik mafia pupuk tak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga petani dan ketahanan pangan. Karena itu, dirinya mendesak KPK agar segera mengungkap dugaan penyimpangan proyek pupuk di Kementan.

"Saya di Komisi III sudah meminta pada KPK agar segera mengusut mafia pupuk di Kementan. Jadi saya tunggu janji dia secepatnya agar bisa membongkarnya,” ucap Martin.

Beberapa waktu lalu, anggota Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, juga meminta Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian lebih memasang mata dan telinga karena nyaris setiap proses tender di kementrian yang dipimpin Suswono itu selalu berujung keributan. Menurut Viva, harus ada tindakan tegas jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementan gagal membuat proses tender berjalan transparan dan sesuai aturan.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mendukung KPK dalam menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek pupuk hayati dan dekomposer cair itu. [ald]