KPK dinilai sudah tidak percaya lagi kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kepolisian untuk menitipkan tahanannya.
Begitu penilaian Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Djamil soal rencana KPK menjadikan rumah tahanan militer Kodam Jaya sebagai tempat tahanan lembaga anti korupsi itu.
Selain itu, masih kata politikus PKS ini, hal itu juga bisa dinilai sebagai upaya KPK untuk meminta anggaran. "Bisa juga itu upaya KPK untuk minta anggaran ke DPR melalui kami (Komisi III)," imbuh Nasir saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 18/9).
KPK menjalin kerjasama dengan TNI untuk menampung para tahanannya di Rutan militer Kodam Jaya. Mengingat ruang sel di tahanan KPK sudah penuh. Rutan-rutan lainnya juga diketahui telah penuh diisi dengan para tersangka kasus korupsi.
"Diharapkan kerja sama yang telah dibangun antara KPK dan TNI selama ini dan diperbaharui lewat MoU yang ditandatangani hari ini, mampu memberikan sinergi penegakan hukum pemberantasan korupsi secara independen dan bebas dari kekuasaan manapun," papar Ketua KPK Abraham Samad di Jakarta, Kamis (13/9). [zul]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: