"Kami tidak mau kepala daerah meninggalkan jabatan dan amanah yang sedang diembannya menjadi tradisi. Ini tidak sehat untuk demokrasi. karena itu kami mau membuat kontrak dengan pemenang pilkada DKI ini untuk membuat kontrak politik dengan rakyat," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq, kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9).
Kontrak semacam ini, menurutnya, penting karena di era pilkada langsung para pemilih memberikan mandat dan amanah kepada orang yang dipilihnya sesuai dengan pernyataa-pernyataan dan janji-janjinya saat kampanye.
"Semuanya saat kampanye mengeluarkan pernyataan dan janji-janji dan kalau janjinya dipercaya rakyat kemudian memberikan amahahnya selama lima tahun. Janji mereka itu dikeluarkan untuk lima tahun masa jabatan. Kalau belum lima tahun sudah meninggalkan jabatan, artinya melanggar janji," tambah dia.
Lanjut Mahfud, selama ini tidak ada satupun calon kepala daerah yang membuat komitmen bahwa mereka akan menduduki jabatan selama masa jabatan meskipun ada tawaran lain yang lebih menggiurkan.
Berulangkali Mahfudz menjelaskan bahwa keputusan PKS mendukung pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli karena tidak adanya ketegasan dari Joko Widodo atau Jokowi, untuk tidak meninggalkan jabatan gubernur DKI Jakarta seperti yang hendak dilakukannya di Solo saat ini.
"Jadi tidak benar karena mahar. Kami mendukung karena Foke-Nara memiliki komitmen untuk tetap melaksanakan amanah menjadi gubernur dan tidak akan mengejar jabatan lain. Dari pihak Jokowi, kami tidak mendapatkan jawaban, makanya kami pikir mereka tidak tertarik dengan komitmen itu," tegasnya.
[ald]
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meminta siapapun pemenang putaran kedua Pilkada DKI untuk menandatangani kontrak politik. Dia harus bersedia menuntaskan masa jabatannya selama lima tahun dan berjanji untuk tidak mundur bila alasannya hanya untuk mengejar jabatan lebih tinggi. 
BERITA TERKAIT: