"Statemen ini bukti nyata ketidakpekaan terhadap detak nadi dan kegelisahan rakyat selama ini. Pemerintah tidak berempati dan menjauhkan dengan rakyat di dunia pesantren," ujar dia dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi (Senin, 10/9).
Dikatakan ketua umum DPP Karang Taruna Desa yang juga alumni KMI Pesantren Al Mukmin Ngruki Solo itu, jangan remehkan dunia pendidikan berbasis pesantren karena komunitas pesantren memiliki kontribusi besar dalam proses pencerdasan bangsa.
"Usulan BNPT tentang sertifikasi akan menyulut sentimen negatif dari berbagai pondok pesantren terhadap pemerintah. Semestinya BNPT mengeluarkan pernyataan yang lebih rasional dan bukan malah sebaliknya, memancing polemik," ujarnya.
"Ini merupakan statemen spekulasi yang kurang simpatik, terlebih dalam posisi pemerintah yang selama ini menomorduakan dunia pesantren dalam berbagai hal, baik itu dalam bantuan anggaran pendidikan ataupun bantuan untuk tenaga pendidiknya," sambung dia.
Selanjutnya Ketua I BPD HIPMI Jakarta Raya yang akrab disapa Tolub ini mengingatkan dan memberi masukan kepada BNPT, bahwa pesantren bukanlah sarang para mafia, sumber dari segala persoalan kegaduhan bangsa atau kalangan pesakitan yang wajib di awasi secara massif. Sebaliknya, pesantren adalah lembaga pendidikan dan dakwah yang wajib kita apresiasi dan kita jaga bersama eksistensinya.
"Kita ini Indonesia, bukan Singapura atau Amerika. Pesantren harus dikasih ruang yang cukup untuk berekspresi dan melakukan aktivitas pendidikan dan dakwahnya," tandas Tolub.
[dem]
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Tantan Taufiq Lubi, menolak dan mengecam usulan dan pernyataan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Irfan Idris, yang menginginkan adanya sertifikasi bagi ulama dan pesantren. 
BERITA TERKAIT: