"KPU itu sangat borjoius. Karena kadar PNI Marahenisme yang ada di pelosok tidak semuanya memiliki kemampuan dalam bidang administrasi. Sebagian kader PNI pandai dalam hal bergaul, perjuangan dan berkomunikasi tapi belum tentu seorang administrator," kata Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (DPP PNI Marhaenisme) DM Sukmawati Sukarno kepada wartawan di kantornya, jalan Langsat IV, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/12).
Meski begitu Sukmawati yakin kalau PNI Marhaenisme akan lolos dalam verfikasi administrasi yang akan digelar KPU dalam waktu dekat ini karena partainya memiliki kader yang cukup luas di negeri ini.
Terkait Peraturan KPU No. 8. Sukmawati menegaskan, sebaiknya KPU jangan memperlakukan Parti politik seperti instansi-instansi pemerintah yang sejak awal sudah terbiasa dengan sistim administrasi yang tertib.
"Dikhawatirkan bagi partai yang memiliki dana besar akan membuat ketentuan administrasi secara borongan lewat konsultan," katanya dengan nada prihatin.
Menurut Sukmawati, nyatanya DPR RI hasil Pemilu lalu kwalitas dan prestasinya sangat jelek. Ini bukti nyata, bahwa mental perjuangan bagi rakyat dan bangsa tidak bisa dilihat dari tertibnya administrasi. "Jelas, tertib administrasi tidak bisa jadikan jaminan akan menghasilkan DPR yang berkwalitas," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PNI Marhaenisme Soenarko menuturkan partainya akan mendaftarkan ke KPU Pusat pada Kamis (6/9/12) ini dan siap bertarung dengan partai-partai besar.
"Kami siap untuk mendaftar, artinya PNI Marhaenisme siap menjadi partai politik peserta Pemilu tahun 2014," tandasnya.
[dem]
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap borjouis. Peraturan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu sangat administratif. Padahal realitanya, tidak semua partai politik memiliki Sumber Daya Manusia yang handal dalam administratif. Sehingga bagi partai politik yang tidak memiliki keuangan memadai maka Peraturan KPU tersebut sangat memberatkan. 
BERITA TERKAIT: