Sebut saja tiga petinggi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Angelina Sondakh (sudah tersangka). Mereka jadi langganan interogasi penyidik KPK setelah bekas Bendahara Umum DPP Demokrat, M. Nazaruddin, banyak "bernyanyi".
Kemudian, Hartati Moerdaya, anggota Dewan Pembina Demokrat yang dikenal sebagai pendukung dana pencapresan SBY, sudah dicegah ke luar negeri terkait kasus suap Bupati Buol. Dan yang teranyar hari ini KPK memanggil "Si Ratu Suap" Artalyta Suryani. Yang terakhir ini dikenal juga dekat dengan SBY dan Ani Yudhoyono. Terpidana kasus suap Jaksa itu rencananya juga diperiksa dalam kasus Buol.
Pengamat hukum, Margarito Kamis, menilai, apa yang dilakukan KPK terhadap orang-orang dekat Presiden adalah sudah sepantasnya.
"Ini soal-soal yang biasa saja, tidak ada yang istimewa," tegas dia kepada
Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 16/7).
Pakar tata negara dari Ternate itu mengingatkan bahwa semangat pembentukan KPK di awal era reformasi adalah menerobos kasus-kasus korupsi yang hambatan politiknya demikian besar karena menyangkut "orang dalam" kekuasaan.
Dia sarankan, rakyat terus mencambuk KPK melakukan hal-hal serupa di masa mendatang, tidak takut menghadapi para petinggi politik terutama yang punya hubungan khusus dengan penguasa. Sebaliknya, apresiasi yang berlebihan dikhawatirkan akan membuat KPK terlalu cepat puas.
"Itu soal biasa saja karena itulah perintah UU, menerobos halangan politik pada kasus yang calon-calon tersangkanya memiliki kepentingan politik besar dan bisa lumpuhkan penegakan hukum. Jadi bukan hal istimewa sama sekali karena mereka memeriksa orang dekat SBY," jelas Margarito lagi.
[ald]
.jpeg)
BERITA TERKAIT: